Pengusaha Siap Berinvestasi di Ibu Kota Baru

Ibu kota baru (Kalimantan Timur). Foto : FIN
Ibu kota baru (Kalimantan Timur). Foto : FIN

ENIMEKSPRES.CO.ID, JAKARTA – Para pengusaha menyatakan, siap untuk berinvestasi di ibu kota baru (Kalimantan Timur). Namun, mereka masih menunggu penjelasan pemerintah mengenai detail skema investasi dan aturannya.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, swasta memiliki peran besar dalam menyukseskan rencana besar pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Pasalnya, total kebutuhan pembiayaan sebagian besar berasal dari investasi swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Berdasarkan penjelasan pemerintah, dari total kebutuhan pendanaan Rp 466 triliun, sebanyak 81 persen atau senilai Rp377 triliun diharapkan datang dari pihak swasta. Sisanya, 19 persen atau sekitar Rp88 triliun dipenuhi dari hasil pengelolaan aset pemerintah.

“Kita perlu lebih dulu pelajari bagaimana cara investasinya, seperti apa aturan main yang berlaku,” kata Rosan di Jakarta, Sabtu (31/8).

Rosan berharap, dalam proses kajian pemindahan ibu kota negara tidak menjadi proyek mangkrak. Sebab, belajar dari masalah pembangunan sebelumnya yang tidak adanya dorongan politik kerap kali menghambat proses pembangunan.

“Legalitas dan kepastian hukum dalam pemindahan ibu kota harus benar-benar dijamin agar proses investasi dari swasta berjalan lancar. Untuk itu, proses pemindahan ibu kota sesuai jangka waktu yang ditetapkan,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, bahwa pihaknya masih mencari cara untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemindahan ibu kota, yang dibuat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“Kemenkeu akan mengetahui seberapa besar kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar di lokasi ibu kota baru. Gimana status asetnya dan layout kebutuhan terhadap capital spending,” kata Sri

Menurut Sri, Kemenkeu juga harus memikirkan seluruh aset Indonesia yang berada di ibu kota sekarang, yakni DKI Jakarta. Sebab, hal itu akan berpengaruh pada tahapan inventarisasi dan proses pelaksanaan proyek pemindahan ibu kota.

“Kemenkeu bersama kementerian terkait lainnya akan melakukan kajian berbagai poin tersebut secara matang. Aspek ini juga yang akan menjadi dasar penentuan skenario pembiayaan pemindahan ibu kota. Kita harapkan dampaknya bisa seminimal mungkin untuk generasi yang akan datang,” pungkasnya. (der/fin)

<script async custom-element=”amp-auto-ads”
src=”https://cdn.ampproject.org/v0/amp-auto-ads-0.1.js”>
</script>

loading...

LEAVE A REPLY