Oknum Kades Bayar DP Mobil Selingkuhan Pakai Dana Covid

Sidang terdakwa Askari di Pengadilan Tipikor Palembang, Senin (29/3/2021). Foto : FADLI/SEG

ENIMEKSPRES.CO.ID, MUSI RAWAS – Fakta baru terungkap dalam persidangan kasus dugaan korupsi penyelewengan dana Covid-19 oleh oknum Kepala Desa (Kades) Sukowarno, Kabupaten Musi Rawas, Askari (43) Tahun 2020 senilai Rp187,2 juta.

Di hadapan majelis hakim Tipikor Palembang diketuai Sahlan Effendi, S.H., M.H, Senin (29/3/2021) terdakwa Askari mengaku selain menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi bermain judi serta main perempuan, juga untuk membayar uang panjar (DP) pembelian mobil selingkuhannya.

“Saat pencairan dana itu, seingat saya Rp70 juta untuk judi togel, Rp50 juta judi remi song, ada sekitar Rp20 juta juga digunakan untuk membayar DP mobil selingkuhan saya, yang ikut saya sewaktu menginap di salah satu motel di Lubuklinggau,” ungkap Askari, dalam video virtual yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lubuklinggau dalam agenda pemeriksaan terdakwa.

Seketika, majelis hakim pun bertanya kepada terdakwa tentang maksud selingkuhan tersebut. “Ya Pak, selingkuhan saya itu satu desa yang merupakan istri orang,” jelas Askari.

Sebelumnya, JPU Kejari Lubuklinggau menghadirkan satu saksi ahli bernama Etiansyah Wijaya dengan sertifikasi sebagai Auditor Inspektorat yang pernah mengaudit Desa Sukowarno pada tahun 2020, dari keterangan saksi pada intinya menerangkan membenarkan adanya kerugian negara yang diakibatkan oleh terdakwa.

Baca juga:

Setelah mendengar keterangan saksi sekaligus keterangan terdakwa, majelis hakim kembali akan melanjutkan sidang pada Senin dua pekan ke depan dengan agenda pembacaan tuntutan dari JPU Kejari Lubuklinggau.

Dikonfirmasi terpisah, Supendi, S.H., M.H selaku penasihat hukum terdakwa membenarkan keterangan terdakwa terkait DP mobil wanita selingkuhannya, namun dirinya mengatakan tetap akan melihat tuntutan JPU nantinya.

“Kita masih melihat tuntutan JPU, apakah nanti sesuai atau tidak dengan perbuatan terdakwa baru nanti akan kita lakukan upaya hukum apa untuk terdakwa selaku klien kita,” singkat Supendi.

Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi bantuan Covid-19 diduga dana desa tahap dua dan tiga Tahun 2020 senilai Rp187,2 juta tidak diberikan terdakwa. Bantuan itu semestinya diberikan kepada 156 kepala keluarga (KK) masing-masing Rp600 ribu, namun justru digunakan terdakwa untuk membayar utang pribadi, bermain judi toto gelap (togel), dan judi remi.

Karena itu, JPU mendakwa terdakwa dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor. Dalam pasal itu diancam hukuman 20 tahun penjara dan bisa juga terancam hukuman mati. (fdl/seg)

loading...

LEAVE A REPLY