Massa Gabungan Gelar Aksi Demo di Gedung DPRD OKU, Ini Tuntutannya

Massa gabungan dari berbagai elemen masyarakat dan organisasi mahasiswa menggelar aksi demo di halaman gedung DPRD OKU, Senin (5/4/2021). Foto : ISTIMEWA

ENIMEKSPRES.CO.ID, BATURAJA – Puluhan massa gabungan dari berbagai elemen masyarakat dan organisasi mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di halaman depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ogan Komering Ulu (OKU), Senin (5/4/2021) pagi.

Massa demo menuntut beberapa hal terkait rencana penunjukan Penjabat (Pj) Bupati OKU, pasca kekosongan akibat meninggalnya bupati terpilih Kuryana Azis dan wakilnya Johan Anuar yang nonaktif lantaran tersandung dugaan kasus korupsi.

Dalam aksinya yang dijaga ketat aparat gabungan itu, salah satu orator A. Syukri Kholil menyampaikan, pihaknya meminta Mendagri dan Gubernur menetapkan Pj Bupati sesuai dengan norma aturan undang-undang, seperti transparansi, kepastian hukum, proporsionalitas, dan tidak ada keberpihakan.

Beberapa tuntutan itu, kata Syukri Kholil, antara lain yakni prosesnya hendaklah sesuai dengan asas asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), selanjutnya tidak ada rekayasa dan akal akalan untuk mengakomodir kepentingan oligarki kekuasaan yang sarat dengan nepotisme, serta menolak Pj Bupati OKU yang berpotensi melanggengkan kekuasaan yang KKN dan berbau politik dinasti yang dapat menimbulkan situasi yang tidak kondusif di Kabupaten OKU.

“Yang kami takutkan jika tuntutan ini tidak diindahkan akan terjadi ketidakkondusifan di bumi OKU,” tegas Syukri Kholil.

Baca juga:

Massa aksi mengaku jika beberapa tuntutan tersebut tidak diindahkan, maka pihaknya akan menggelar aksi yang lebih besar. “Kita meminta juga jangan ada akal-akalan saat menentukan Pj Bupati nanti,” pungkas Syukri Kholil.

Novri, salah satu anggota HMI mengatakan, HMI tidak mempermasalahkan siapa saja yang akan ditunjuk oleh Mendagri melalu Gubernur untuk menjadi Pj Bupati OKU. Namun ia meminta Mendagri dan Gubernur agar saat menunjuk Pj Bupati nantinya mengedepankan aturan yang berlaku, jangan sampai ada maladministrasi.

Saat ditanya kekhawatiran apa yang ditakutkan HMI terkait penunjukan Pj Bupati nantinya? Novri membantah bahwa HMI tidak khawatir siapa saja yang ditunjuk. “Masalahnya kita sekarang ada di era demokrasi, jangan sampai ada kemunduran ke era sebelumnya,” kata Novri.

Sementara itu, Ketua DPRD OKU Marjito Bachri didampingi Yopi Sahrudin serta beberapa anggota dewan lainnya, mengaku telah menerima aspirasi para pedemo. Dikatakanya, aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti dan akan meneruskan surat ke Gubernur dan Mendagri.

“Tentu semua tuntutan ini akan kami akomodir dan secepatnya akan kami sampaikan ke Gubernur serta Mendagri,” kata Marjito. (rel)

loading...

LEAVE A REPLY