284 Guru Honorer Terancam tak Terima Insentif

Rekening bank tidak aktif, sebanyak 284 guru honorer di Sumsel terancam tidak bisa menerima insentif. Foto : ISTIMEWA

ENIMEKSPRES.CO.ID, PALEMBANG – Dinas Pendidikan Sumatera Selatan (Sumsel) mengungkap 284 orang guru honorer Sekolah Menengah Atas-Kejuruan (SMA-SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Sumsel terancam tidak bisa menerima uang insentif pendidikan dari pemerintah.

Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Drs. Riza Fahlevi melalui Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), Emzen mengatakan, insentif terancam tidak bisa diterima karena guru honorer belum menyertakan rekening pribadi yang masih aktif.

“Dari 7.500 lebih guru honorer, ada 284 orang yang terdata belum menyertakan nomor rekening pribadi aktif mereka ke kami Dinas Pendidikan Sumsel. Jadi dapat dikatakan tidak ada rekening,” kata Emzen, Kamis (10/6/2021).

Emzen menjelaskan, 284 orang guru honor tersebut bertugas di Kabupaten Banyuasin dan Ogan Komering Ilir. Sedangkan yang dari daerah lainnya sudah menyertakan rekening pribadi dan terverifikasi aktif.

Baca juga:

“Numpuknya di Kabupaten Banyuasin dan OKI. Mungkin mereka itu kesulitan akses lantaran berada di daerah perairan. Kita belum tahu apakah memang tidak punya atau bagaimana,” bebernya.

Maka, untuk memastikan guru-guru itu tahu kalau harus melampirkan rekening pribadi untuk menerima insentif, sambung Emzen, mereka berkoordinasi dengan Disdik di sana. “Kami minta untuk disosialisasikan ke para guru-guru itu. Kalau belum ada segera buat, minta difasilitasi oleh bank-bank plat merah. Kan cepat prosesnya. Sebab nanti duitnya ditransfer ke ATM mereka,” pintanya.

Menurutnya, uang insentif sudah mereka terima sebesar Rp2 miliar dan masing-masing guru akan menerima sebesar Rp200 ribu/bulan terhitung sejak Januari 2021 sampai sekarang.

Namun memang belum dapat dicairkan, karena uang tersebut masih terkendala mengingat belum ada dasar hukumnya. Pihaknya sedang mengupayakan perancangan regulasi hukum itu bersama DPRD Sumsel dan pemerintah daerah. “Bila tidak ada kendala yang berarti dalam proses penyiapan regulasi di DPRD. Paling cepat bulan depan sudah bisa dicairkan,” tandasnya. (bim/seg)

loading...

LEAVE A REPLY